INKONSISTENSI PEMERINTAH (Opini, Poros Mahasiswa)

Oleh
FAZLI RACHMAN

(Mahasiswa Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Aktivis HMI)

Sindo (Poros Mahasiswa), Isu kenaikian harga BBM (Bahan Bakar Minyak) menjadi isu hangat di berbagai media akhir ini. Beberapa hari lalu Pemerintah  sempat mengumandangkan pemberlakuan dua atau dual price yakni kendaraan transportasi umum, kendaraan pengangkut barang kebutuhan masyarakat, dan kendaran roda dua tetap menikmati harga BBM bersubdisi 4500 rupiah/ liter. Sedangkan mobil pribadi harus membayar 6500 rupiah/ liternya.

Pemberlakuan dua harga BBM sudah dipastikan Pemerintah naik Mei ini. Baru-baru ini Pemerintah cenderung memilih menaikan harga dengan pemberlakuan satu harga BBM, artinya Pemerintah akan tetap menaikan harga BBM secara keseluruhan dan tidak jadi mengunakan sistem dua harga. 

Rencana pemberlakuan harga BBM dari dua harga menjadi satu adalah wujut tidak konsistennya Pemerintah menangapi permasalah yang sangat urgen seperti ini. Pasalanya subsidi BBM sangat memeberatkan APBN ditambah lagi pengunaan BBM yang terus naik tiap tahunya dinilai sebagai masalah yang sangat urgan saat ini. Tidak kosistennya Pemerintan bukan kali ini saja, dalam beberapa tahun belakangan Pemerintah sepertinya ragu-ragu dalam mengeksekusi kebijakan yang sudah direncanakan misalnya rencana menaiakan harga BBM, rencana pembatasan dan pengendalian BBM yang hanya menjadi wacana hingga konversi BBM ke-BBG yang tidak tahu kabarnya hingga sekarang.

Lagi-lagi kejadian yang sama akan terulang kembali apabila Pemerintah tidak konsisten memilih memberlakukan harga BBM dengan satu harga yang semulanya direncanakan mengunakan sistem dua harga. Setidaknya Pemerintah harus berfikir dua kali untuk mengambil kebijakan menaikan harga BBM dengan satu harga. Kebijakan tersebut akan berdampak luas apabila Pemerintah tetap menaikan harga BBM dengan satu harga. Kenaikan harga BBM akan berdampak luas terutama kebutuhan pokok, kenaikan harga BBM akan mendongkrak harga kebutuhan dan kemudian akan berakar naiknya harga-harga kebutuhan lainya.

Kalaupun memang harus menaikan harga BBM harus ada solusi lain sebagai penopang dampak dari naiknya harga BBM kali ini seperti subsidi kesehatan, subsidi sembako (menurunkan harga sembako agar tetap stabil), meningkatkan lapangan kerja, gratiskan biaya pendidikan, pengembangan energi alternatif  seharusnya ditinggkatkan untuk menopang dampak dari kenaikan harga BBM .

Kebijakan terkait subsidi BBM sudah seharusnya matang, dan tidak seharunya mentah kembali bila kebijakan tersebut dianggap tidak memberatkan rakyat miskin. Pemerintah sebagai wakil rakya sudah seharusnya bekerja ekstra untuk menjawab masalah tersebut yang menjadi masalah turun-temurun setiap tahunnya. Pemerintah juga harus mengambil kebijakan yang tepat tidak memberatkan rakyat miskin oleh karenanya Pemerintah harus berfikir matang terkait harga BBM. 

Diakhir cerita, Pemerintah harus tegas dalam menyikapi dan mengambil keputusan terhadap masalah-masalah yang urgen, tidak bertele-tele, konsisten dengan memperhatikan dampak atas kebijakan yang diambil dengan mepertimbangkan kepentingan rakyat serta yang terpenting adalah kebijakan yang sudah diambil  seharusnya dilaksanakan dengan baik dan jujur.